Jakartaria : Antisipasi Teroris

Pengejaran terhadap pelaku tindak terorisme di Indonesia terus dilakukan oleh pihak Kepolisian RI. Ini terbukti dengan adanya beberapa kali penangkapan / penggrebekan yang dilakukan di Aceh dan di tempat-tempat lain. Polri dengan Densus 88-nya meyakini bahwa jaringan terorisme masih banyak tersebar di wilayah RI. Untuk itu, peran masyarakat dalam memberikan informasi terhadap orang-orang atau kegiatan-kegiatan yang menjurus ke tindak terorisme, sangatlah diharapkan. Dengan tidak mengenyampingkan peran pribadi, RT sebagai gen dari pemerintahan memang jadi ujung tombak utama dalam meng-akomodir peran masyarakat ini. Jakarta dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi, sangatlah memungkinkan untuk dijadikan tempat persembunyian mereka. Menyangkut hal ini, pendataan warga baru oleh pengurus RT harus selalu dilakukan. Konsentrasi mungkin justru kepada warga tidak tetap (warga yang kontrak dan kost), karena tingkat mobilitas mereka yang sangat tinggi. Permasalahan di lapangan yang sering timbul adalah :

• Pemilik kost / kontrakan banyak yang tidak berdomisili di wilayah RT yang bersangkutan, sehingga kontrol terhadap identitas pengguna jasa kost / kontrakan tersebut kurang.
• Pemilik kost / kontrakan ada yang menutup mata terhadap si calon penghuni rumah kost / kontrakannya. Tingkat hunian jadi penyebabnya. Calon penghuni yang laki dan perempuan ngakunya sih kakak beradik, si bos kontrakan percaya aje tanpa mengecek dokumen pendukung. Makanya kagak heran klo kumpul kebo, kumpul sapi atau kumpul babi, jadi ngetrend….
• Penghuni kost / kontrakan, jarang berada di tempat sehingga pengurus RT susah untuk menghubunginya. Maklum bro, ibukota tempatnya segala macam profesi, ada yang kerjanya siang ada juga yang kerjanya malam. Bahkan ada yang kerja siang malam…. ck ck ck…
• Tempat kost digunakan untuk tempat persinggahan ‘sementara’…. Kalo ke hotel mahal bro…. 😛

So, sekarang gimana dong….

• Pengurus RT harus bersikap lebih tegas kepada para pemilik Kost / kontrakan yang sembarangan dalam memilih penghuni. Gunakan sistem sangsi jika diperlukan, khususnya buat pemilik kontrakan yang tidak berdomisili di wilayah tsb dengan menahan Kartu Tagihan PBB sbg misal.
• Pengurus RT bisa meminta warga untuk menunjukkan kartu identitas yg diperlukan untuk membuat database warga yang selalu up to date. Pendataan bisa dilakukan berbarengan dengan penarikan iuran swadaya/bulanan.
• Pengurus RT harus bisa mengajak semua warga baik tetap maupun tidak, untuk bersama-sama aktif di kegiatan RT seperti kerja bakti atau kegiatan keagamaan.
• Informasikan dan koordinasikan dengan pihak Babinsa  dan Binmaspol jika terdapat tanda-tanda yang mencurigakan terjadi di wilayah RT.

* disarikan berdasarkan pengalaman Mantan Ketua RT 015/010 Pademangan Timur Jakarta *

Okeeh, balik ke kartun. Kang Didie SW kayaknya melihat bahwa pendataan penduduk dalam rangka antisipasi tindak terorisme yang dilakukan pengurus RT kelihatannya kayak ‘panas-panas tai ayam’…

Kartun Kompas edisi 12 Maret 2010
Karya :Didie SW

Humor adalah hal-hal lucu yang bisa membuat kita ketawa ngakak, gak peduli itu mentertawakan keadaan dan situasi, orang lain atau bahkan mentertawakan diri sendiri… But, jangan jalan sambil senyum-senyum atau ketawa sendirian bro….